Contoh UJIAN CALON AHLI K3 UMUM, Mata Ujian Pemberdayaan Kelembagaan dan Keahlian K3 Artikel Ahlik3.id

Durasi baca

2 menit

Dipublikasikan

Penulis

Tim Editorial

Konten

Blog

Contoh UJIAN CALON AHLI  K3 UMUM, Mata Ujian Pemberdayaan Kelembagaan dan Keahlian K3
Artikel

1.      Uraikan latar belakang dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1970 ?

 Jawab :

·        VR Stbl No. 406 tahun 1910 dinilai sudah tidak memadai didalam menghadapi kemajuan dan perkembangan yang ada.

·        Makin berkembangnya teknologi mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat, bahan-bahan teknis baru yang diolah dan dipergunakan.

·        Majunya industrialisasi, mekanisasi, elektrifikasi dan modernisasi.

·        Dengan berkembangnya kondisi seperti tersebut diatas akan juga mempengaruhi timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas.

·        Bersifat lebih preventif danmemperluas ruang lingkup yang sebelumnya represif dan polisional.

·        Tidak hanya menitikberatkan pengamanan terhadap alat produksi tetapi juga proses,sifat dan cara kerja.

 

2.      Coba jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengurus perusahaan dalam rangka pemenuhan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja  sesuai Peraturan Menteri No. Per. 05/Men/1996, serta beri contoh-contohnya :

 

Jawab :

 

a. Kebijakan dan komitmen

·        Pengusaha/pengurus harus menetapkan kebijakan di bidang K3 (jaminan komitmen tiap management)

·        Tersedianya organisasi K3, anggaran / dana maupun SDM

 

b. Perencanaan

·        menentukan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang berkaitan dengan identifikasi sumber bahaya, penilaian resiko bahaya dan pengendaliannya yang berkaitan dengan peraturan perundangan (tenaga kerja, peralatan, pengurus, dll)

·        menentukan hal-hal yang berkaitan dengan K3 yang belum diatur dalam peraturan perundangan (pakaian kerja, waktu kerja, kesejahteraan, dll)

c.  Penerapannya

·        Perlu pendukung kebijakan tersebut baik pimpinan maupun tenaga kerja dalam satu kesatuan / integrasi.

·        Perlu jaminan SDM dan dana untuk pelaksanaannya

·        Perlu jaminan tanggung jawab dan tanggung gugat

·        Perlu dukungan tindakan tehnis dan adminsitratif.

 

d.  Mengukur dan mengevaluasi :

·        Tingkat keberhasilannya

·        Mealakukan identifikasi tindakan perbaikan

·        Jaga tingkat kepercayaan terhadap data dan beberapa perangkatnya

·        Lakukan inespkesi dan pengujian

·        Lakukan audit SMK3

·        Lakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya

e.  Tinjauan ulang dan peningkatannya

·        Meninjau secara teratur pelaksanaan SMK3 & berkesinambungan

·        Menentukan tindakan-tindakan yang perlu diambil (perbaikan akibat perundangan)

 

 

3.      Uraikan tugas dan fungsi P2K3 dan jelaskan peraturan yang terkait dengan P2K3 tersebut ?

 

Jawab :

 

1) .         Memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada perusahaan / pengurus mengenai masalah K3.

2) .      Fungsi P2K3

·        Menghimpun dan mengolah data tentang K3 di tempat kerja

·        Membantu menunjukkan dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan K3

·        Membantu dalam mengevaluasi menenttukan tindakan/pedoman di bidang K3

·        Mengembangkan dan melakukan peningkatan kemampuan / ketrampilan di bidang K3 bagi tenaga kerja

 

4.      Siapa yang melakukan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 dan sebutkan peraturan menterinya ?

 Jawab :

 

·         Pegawai pengawas yang berasal dari Departemen Tenaga Kerja sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Men/1987, Per 03/Men/1978 dan Per. 03/Men/1984.

·         Ahli K3 yang berada di perusahaan/tempat kerja sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Men/1992

Bagikan artikel

Tentang penulis

Tim Editorial

Tim Editorial

Penasihat Sertifikasi K3 & Kompetensi BNSP · Ahlik3.id

Sebagai kontributor konten di Ahlik3.id, Tim Editorial menyusun materi yang mengedepankan kejelasan regulasi, urutan proses yang logis, dan rekomendasi praktis untuk pembaca yang sedang merencanakan sertifikasi atau peningkatan sistem K3.

Ia menekankan pendekatan berbasis bukti: setiap penjelasan disandingkan dengan referensi kerangka peraturan yang umum dipakai di lapangan, tanpa menggantikan konsultasi formal, sehingga pembaca memperoleh gambaran risiko, titik kontrol, dan dokumen pendukung yang biasanya diminta dalam audit atau verifikasi mitra.

Profesionalitasnya tercermin dalam konsistensi terminologi, penghindaran klaim berlebihan, dan penekanan pada transparansi alur—nilai-nilai yang selaras dengan positioning Ahlik3.id sebagai sumber informasi tepercaya seputar kompetensi kerja dan sertifikasi resmi.

Informasi sertifikat kompetensi BNSP

Tim kami menjelaskan skema, persyaratan, dan alur administrasi pelatihan serta uji kompetensi sesuai ketentuan lembaga resmi.

Untuk informasi jadwal, persyaratan, dan alur administrasi sertifikasi K3 BNSP serta pelatihan Kemnaker, silakan hubungi konsultan kami melalui kanal resmi di bawah.

Karier dan kompetensi

Perencanaan kompetensi dan sertifikat BNSP

Ilustrasi perencanaan kompetensi dan sertifikasi

Dokumentasi kompetensi di dunia kerja

Banyak perusahaan meminta bukti formal kompetensi untuk penugasan tertentu atau pemenuhan regulasi. Pengalaman lapangan tetap penting; sertifikat BNSP melengkapi profil Anda dengan verifikasi independen terhadap standar nasional.

Menyusun rencana sertifikasi sejak awal membantu Anda menyelaraskan portofolio kerja dengan unit kompetensi yang akan dinilai di LSP.

Selaraskan pengalaman dengan persyaratan formal

Beberapa proyek atau tender mensyaratkan okupansi dan sertifikat kompetensi tertentu. Mengetahui persyaratan lebih awal memungkinkan Anda mengalokasikan waktu untuk pelatihan dan asesmen tanpa mengganggu operasional.

Sertifikat Kompetensi BNSP merupakan salah satu bentuk dokumentasi yang umum dipakai di industri; kebutuhan spesifik tetap mengikuti kontrak dan kebijakan pemberi kerja.

Manfaat umum sertifikat kompetensi BNSP

Sertifikat Kompetensi BNSP menunjukkan bahwa kompetensi Anda telah dinilai sesuai standar nasional melalui LSP terakreditasi. Dokumen ini melengkapi riwayat pekerjaan dalam administrasi SDM dan compliance.

Secara umum, pemegang sertifikat dapat memperoleh:

  • Pengakuan formal: bukti kompetensi terstruktur untuk rekrutmen dan penugasan.
  • Profil profesional: referensi yang mudah diverifikasi oleh mitra kerja.
  • Kesiapan regulasi: mendukung pemenuhan persyaratan proyek atau sektor tertentu sesuai kontrak.